Jakarta,Ligaperistiwa.net-
Kenaikan harga Pertamax pada 10 Juni 2026 dan demonstrasi mahasiswa yang berlangsung pada 12 Juni 2026 di kawasan Bundaran HI Jakarta menjadi salah satu peristiwa ekonomi-politik yang paling banyak menyita perhatian publik. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti kenaikan harga Pertamax, mempertanyakan kondisi fiskal negara, serta mengkritisi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) yang dinilai membutuhkan anggaran besar di tengah berbagai tantangan ekonomi nasional.
Perdebatan yang kemudian berkembang bukan lagi sekadar mengenai harga BBM, melainkan menyentuh pertanyaan yang jauh lebih mendasar: bagaimana Indonesia menggunakan APBN untuk menghadapi tekanan hari ini sekaligus membangun kekuatan masa depannya.
Perdebatan tersebut muncul pada saat dunia sedang memasuki fase baru persaingan geoekonomi. Energi, mineral strategis, teknologi, pangan, dan rantai pasok global semakin menentukan posisi suatu negara dalam percaturan internasional. Gejolak di kawasan penghasil energi dunia mampu memengaruhi harga minyak, biaya impor, inflasi, nilai tukar, hingga ruang fiskal negara-negara yang masih bergantung pada pasokan energi dari luar negeri.
Dalam konteks inilah, Ir. R. Haidar Alwi, MT - Presiden Haidar Alwi Care Dan Haidar Alwi Institute, Serta Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, memandang demonstrasi mahasiswa tersebut sebagai momentum penting untuk memperluas cara pandang publik terhadap persoalan ekonomi nasional.
*"Bangsa yang besar tidak boleh terjebak hanya pada perdebatan tentang berapa rupiah harga energi hari ini. Yang jauh lebih penting adalah apakah setiap rupiah yang dibelanjakan negara mampu memperkuat ketahanan ekonomi, meningkatkan kualitas manusianya, dan membangun kemandirian bangsa untuk puluhan tahun ke depan,"* tegas Haidar Alwi.
Menurut Haidar Alwi, mahasiswa memiliki hak dan tanggung jawab moral untuk mengawasi kebijakan publik. Namun perdebatan mengenai ekonomi nasional akan menjadi jauh lebih bernilai apabila mampu menyentuh akar persoalan, bukan hanya gejala yang tampak di permukaan.
*Demo Mahasiswa 12 Juni dan Perdebatan Tentang Arah APBN Indonesia.*
Demonstrasi mahasiswa pada 12 Juni 2026 menunjukkan bahwa isu fiskal, energi, dan arah pembangunan nasional kini menjadi perhatian generasi muda. Kritik terhadap kenaikan Pertamax, tuntutan penghentian MBG dan Kopdes, serta pertanyaan mengenai kondisi APBN pada dasarnya mencerminkan kepedulian terhadap masa depan ekonomi Indonesia.
Dalam ekonomi pembangunan, APBN bukan sekadar dokumen keuangan tahunan. APBN adalah instrumen strategis yang digunakan negara untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat kualitas sumber daya manusia, membangun infrastruktur, meningkatkan produktivitas, serta memperluas kesempatan usaha masyarakat. Karena itu, menilai sebuah program hanya dari besar kecilnya anggaran sering kali tidak cukup untuk menggambarkan manfaat yang ingin dicapai.
Sejarah pembangunan berbagai negara menunjukkan bahwa investasi terbesar justru sering dilakukan pada sektor yang hasilnya tidak langsung terlihat. Pendidikan, kesehatan, riset, teknologi, dan pembangunan sumber daya manusia membutuhkan biaya besar di awal, tetapi menjadi fondasi utama kemajuan bangsa dalam jangka panjang.
Menurut Haidar Alwi, salah satu tantangan terbesar dalam diskusi publik adalah kecenderungan melihat seluruh pengeluaran negara sebagai beban, padahal sebagian pengeluaran justru merupakan investasi yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas ekonomi nasional di masa depan.
*"Negara tidak dibangun oleh anggaran yang kecil atau besar. Negara dibangun oleh kemampuan mengubah anggaran menjadi produktivitas, inovasi, kualitas manusia, dan kesejahteraan rakyat. Karena itu ukuran keberhasilan bukan semata berapa uang yang dibelanjakan, melainkan seberapa besar nilai yang dihasilkan bagi masa depan Indonesia,"* ujar Haidar Alwi.
Pandangan tersebut menunjukkan bahwa perdebatan mengenai APBN tidak boleh berhenti pada pertanyaan berapa besar uang yang dikeluarkan negara. Yang lebih penting adalah memahami bagaimana anggaran tersebut digunakan untuk memperkuat daya tahan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas pembangunan. Dalam konteks itulah perdebatan mengenai subsidi energi, MBG, dan Kopdes perlu ditempatkan secara lebih proporsional dan objektif.
*Subsidi Energi, Investasi Sosial dan Kualitas Belanja Negara.*
Salah satu isu yang paling banyak diperdebatkan pasca demonstrasi mahasiswa adalah hubungan antara subsidi energi dan investasi sosial. Di satu sisi, subsidi energi berfungsi menjaga daya beli masyarakat dan membantu meredam tekanan ekonomi ketika harga energi global meningkat. Di sisi lain, negara juga dituntut untuk terus membangun kualitas sumber daya manusia dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Data konsumsi energi nasional menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia masih menggunakan BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar. Karena itu, ketika harga Pertamax sebagai BBM non-subsidi mengalami penyesuaian, dampaknya tidak serta-merta sama terhadap seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian, kenaikan harga energi global tetap memberikan tekanan terhadap fiskal negara karena pemerintah harus menjaga keseimbangan antara stabilitas harga, subsidi, dan kesehatan APBN.
Dalam perspektif ekonomi publik, setiap rupiah yang digunakan negara selalu memiliki konsekuensi pilihan. Dana yang dialokasikan untuk satu sektor tidak dapat digunakan secara bersamaan untuk sektor lainnya. Karena itu, tantangan terbesar pemerintah bukan hanya menambah atau mengurangi anggaran, melainkan menentukan prioritas yang menghasilkan manfaat terbesar bagi rakyat.
Program Makan Bergizi Gratis tidak dapat dipandang semata-mata sebagai program penyediaan makanan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kualitas gizi memiliki hubungan erat dengan kemampuan belajar, kesehatan, produktivitas tenaga kerja, dan daya saing ekonomi suatu bangsa. Karena itu, investasi pada gizi pada dasarnya merupakan investasi pada kualitas manusia.
Selain menyasar penerima manfaat secara langsung, MBG juga menciptakan aktivitas ekonomi yang melibatkan petani, peternak, pelaku usaha pangan, dan UMKM di berbagai daerah. Demikian pula dengan Koperasi Desa Merah Putih yang dirancang untuk memperkuat ekonomi lokal, memperluas akses usaha masyarakat, serta meningkatkan perputaran ekonomi di tingkat desa.
Dalam konteks tersebut, perdebatan antara subsidi energi dan investasi sosial sesungguhnya bukan persoalan memilih salah satu dan meniadakan yang lain. Yang lebih penting adalah menemukan keseimbangan yang mampu menjaga kebutuhan masyarakat hari ini tanpa mengorbankan kemampuan bangsa membangun masa depannya.
*"Bangsa yang hanya sibuk memperdebatkan biaya sering lupa menghitung nilai investasi. Padahal sejarah membuktikan bahwa negara maju lahir dari keberanian membiayai manusia, ilmu pengetahuan, produktivitas, dan masa depan jauh sebelum hasilnya terlihat. Karena itu, tantangan terbesar sebuah negara bukan memilih antara hari ini atau masa depan, melainkan memastikan keduanya dapat berjalan beriringan,"* jelas Haidar Alwi.
Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa kualitas belanja negara tidak dapat diukur semata-mata dari besarnya anggaran yang digunakan. Yang lebih penting adalah kemampuan anggaran tersebut menciptakan produktivitas, memperkuat aktivitas ekonomi domestik, dan meningkatkan daya saing bangsa dalam jangka panjang. Namun seluruh upaya tersebut pada akhirnya juga dipengaruhi oleh faktor yang lebih mendasar, yaitu kemampuan Indonesia menjaga ketahanan energinya di tengah perubahan geopolitik dan geoekonomi dunia yang semakin dinamis.
*Ketahanan Energi, Defisit Migas dan Geoekonomi Indonesia.*
Di balik polemik Pertamax, MBG, dan Kopdes, terdapat persoalan yang jauh lebih mendasar, yaitu ketahanan energi nasional. Indonesia masih menghadapi tantangan berupa ketergantungan terhadap impor migas dalam jumlah besar. Kebutuhan energi nasional yang terus meningkat belum sepenuhnya diimbangi oleh kemampuan produksi dalam negeri, sehingga sektor migas masih menjadi salah satu sumber tekanan terhadap neraca perdagangan dan fiskal nasional.
Kondisi tersebut membuat Indonesia rentan terhadap gejolak harga energi dunia. Ketika harga minyak global meningkat atau terjadi gangguan pasokan internasional, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh sektor energi, tetapi juga dapat memengaruhi inflasi, nilai tukar rupiah, subsidi energi, kompensasi energi, hingga ruang fiskal pemerintah. Dengan kata lain, sebagian tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat hari ini sering kali memiliki akar persoalan yang jauh melampaui batas-batas domestik
Dalam beberapa tahun terakhir, dunia menyaksikan bagaimana konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, dan ketidakpastian pasar energi mampu memengaruhi perekonomian banyak negara. Jalur perdagangan energi internasional seperti Selat Hormuz menjadi salah satu titik paling strategis dalam peta ekonomi dunia. Sebagian besar perdagangan minyak global melewati kawasan tersebut. Ketika ketegangan meningkat, harga energi dunia ikut bergejolak dan dampaknya merambat ke berbagai negara, termasuk Indonesia.
Inilah yang menjadikan energi bukan lagi sekadar isu sektor migas, melainkan isu geoekonomi. Pada abad ke-21, persaingan antarnegara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh kemampuan mengamankan energi, menguasai teknologi, mengelola mineral strategis, memperkuat industri hilir, serta menjaga rantai pasok nasionalnya. Negara yang memiliki ketahanan energi yang kuat akan memiliki ruang yang lebih besar untuk menjaga stabilitas fiskal dan melindungi perekonomiannya dari guncangan eksternal.
Karena itu, pembangunan kilang, hilirisasi industri, diversifikasi sumber energi, peningkatan produktivitas nasional, dan pengurangan ketergantungan impor harus dipandang sebagai investasi strategis jangka panjang. Tanpa langkah-langkah tersebut, Indonesia akan terus menghadapi dilema yang sama setiap kali harga energi dunia mengalami gejolak.
Demonstrasi mahasiswa 12 Juni 2026 pada akhirnya membuka ruang diskusi yang sangat penting. Bukan hanya mengenai harga Pertamax, tetapi juga mengenai hubungan antara energi, fiskal, pembangunan sumber daya manusia, dan arah pembangunan nasional. Kritik terhadap APBN merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun pada saat yang sama, bangsa ini juga perlu berani mengajukan pertanyaan yang lebih besar dan lebih mendasar.
*"Saya menghormati mahasiswa yang mengingatkan negara agar tidak lalai mengelola APBN. Namun Indonesia juga harus berani membahas akar persoalannya. Pertanyaan yang lebih besar bukan mengapa Pertamax naik, melainkan mengapa setiap kali harga energi dunia bergejolak kita selalu ikut terguncang. Sebab yang sedang dipertaruhkan bukan hanya harga energi hari ini, tetapi kemampuan Indonesia membangun ketahanan energi, kualitas sumber daya manusia, dan kemandirian ekonominya di masa depan,"* pungkas Haidar Alwi.
Sumber: Opsjurnal.asia
