Ligaperistiwa.net-
Pemerintah Singapura tengah menyelidiki perusahaan-perusahaan yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia yang memperburuk kabut asap lintas negara.
Singapura membuka kemungkinan menempuh jalur hukum terhadap perusahaan yang terbukti menyebabkan atau berkontribusi terhadap pencemaran udara di negara tersebut. Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong mengatakan, pemerintah sedang menelusuri perusahaan yang mungkin bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan gambut di Indonesia.
“Jika diperlukan, kami akan mengambil tindakan berdasarkan Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas Singapura dan menjajaki tindakan bersama dengan negara-negara lain,” kata Wong melalui unggahan di media sosial, Kamis (15/10/2026), dikutup dari Channel News Asia (CNA).
Undang-undang yang dimaksud adalah Transboundary Haze Pollution Act, yang mulai berlaku pada September 2014.
Aturan tersebut memberikan kewenangan kepada otoritas Singapura untuk mengambil tindakan hukum terhadap perusahaan yang bertanggung jawab atas atau turut menyebabkan pencemaran kabut asap di Singapura, termasuk ketika aktivitas perusahaan berlangsung di luar wilayah negara itu.
Wong menyebut, kondisi kabut asap saat ini semakin memburuk akibat periode cuaca kering yang berkepanjangan.
Singapura tawarkan bantuan kepada Indonesia
Di tengah memburuknya kualitas udara, Wong mengatakan Singapura telah menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah Singapura juga akan terus bekerja sama dengan Indonesia serta negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) lainnya untuk mengatasi persoalan kabut asap lintas batas.
Pada Kamis, Presiden Indonesia Prabowo Subianto menyetujui bantuan dari negara asing untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang memperburuk krisis kabut asap regional. Persetujuan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, menurut laporan media lokal.
Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura Grace Fu sebelumnya mengatakan pemerintahnya masih membuka berbagai opsi penindakan berdasarkan undang-undang pencemaran kabut asap lintas batas.
Menurut Fu, Singapura masih mengumpulkan dan meninjau data terkait kondisi kabut asap sebelum menentukan langkah lebih lanjut. Ia juga berharap Indonesia dapat mengendalikan kebakaran meskipun menghadapi kondisi cuaca yang menantang. Fu menegaskan, tawaran bantuan Singapura tetap terbuka apabila Indonesia membutuhkannya. “Tawaran bantuan kami tetap tersedia, dan kami dengan senang hati akan membahasnya dengan mitra kami jika mereka menginginkannya,” ujar Fu.
Kualitas udara Singapura memburuk
Kabut asap yang menyelimuti kawasan tersebut berdampak pada kualitas udara Singapura. Pada Rabu (14/10/2026), konsentrasi partikel halus PM2.5 per jam di wilayah barat Singapura mencapai angka 288 pada pukul 15.00 waktu setempat. Angka itu menjadi yang tertinggi di negara tersebut sejak 2015.
Kondisi belum membaik pada Kamis. Indeks Standar Polutan (Pollutant Standards Index/PSI) selama 24 jam di wilayah barat mencapai 212, yang menjadi angka tertinggi di Singapura sepanjang 2026. PM2.5 merupakan partikel polutan berukuran sangat kecil yang dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan.
Paparan polusi udara dalam kadar tinggi berisiko mengganggu kesehatan, terutama bagi kelompok rentan. Untuk melindungi masyarakat dari dampak kabut asap, pemerintah Singapura membagikan masker N95 atau masker dengan tingkat perlindungan setara kepada warga yang rentan.
Pemerintah juga menyediakan tempat berlindung berpendingin udara di sejumlah klub komunitas serta beberapa pusat jaringan dan komite warga. Wong menegaskan, pemerintah akan memastikan bantuan tersedia bagi masyarakat yang membutuhkannya. “Kami tidak dapat mengendalikan cuaca, arah angin, atau apa yang terjadi di luar perbatasan kami.
Namun, kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk melindungi warga Singapura, sembari bekerja sama dengan negara-negara tetangga untuk mengatasi akar penyebab kabut asap,” ujarnya. Langkah Singapura menyelidiki perusahaan yang diduga terlibat dalam karhutla tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadapi dampak kabut asap lintas batas.
Pemerintah Singapura menyatakan akan tetap membuka ruang kerja sama dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN, sembari mempertimbangkan langkah hukum jika ditemukan dasar yang memadai.
Sumber: Kompas.com
