SURABAYA, Ligaperistiwa.net -
Tersangka kasus dugaan korupsi terkait pungutan liar (pungli) perizinan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur, Ony Setiawan meninggal dunia, Jumat (18/9/2026). Kabar duka yang menimpa mantan Kabid Pertambangan ESDM Jatim itu dikonfirmasi oleh Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Emanuel Yogi Budi Aryanto. "
Iya, meninggal dunia tadi sore sekitar jam 17.00 WIB," ujar Emanuel kepada Kompas.com saat dihubungi melalui pesan singkat, Jumat (18/9/2026). Emanuel menjelaskan bahwa sebelum meninggal dunia, Ony Setiawan sempat mengalami serangan jantung di Rumah Tahanan (Rutan) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim.
Atas kondisi tersebut, yang bersangkutan segera dilarikan menuju Rumah Sakit Islam (RSI) di Jalan Ahmad Yani, Kota Surabaya. “Meninggalnya di RSI,” tutur Emanuel.
Ony Setiawan merupakan salah satu dari tiga tersangka kasus dugaan korupsi berupa pungli perizinan di Dinas ESDM Jatim. Almarhum ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan Kepala Dinas ESDM Jatim, Aris Mukiyono dan Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air dan Tanah, Hermawan.
Setelah itu, Kabid Geologi dan Air Tanah (GAT) Dinas ESDM Jatim, Ertika Dinawati menyusul ditetapkan sebagai tersangka keempat oleh Kejati Jatim.
Perjalanan Kasus Awal mula kasus ini ditangani tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Jatim. Setelah tersangka beserta barang bukti dinyatakan lengkap (Tahap II) perkara ini dilimpahkan ke Kejari Surabaya, Selasa (11/8/2026) lalu.
Kasus ini tinggal menunggu pelimpahan berkas ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya untuk disidangkan. Kendati demikian, pelimpahan mengalami penundaan setelah Kejari Surabaya memutuskan untuk menunggu tersangka Ertika Dinawati.
“Masih ada satu tersangka (Ertika Dinawati) yang mau ke tahap II, makanya mau bareng dilimpahkan,” kata Emanuel, Kamis (27/8/2026) lalu. Dalam kasus tersebut, keempat tersangka diduga kuat secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi berupa pungli yang berkaitan dengan kewenangan jabatan. Jabatan strategis yang diemban dimanfaatkan untuk menarik pungli dari para pemohon izin tambang.
Atas perbuatannya, mereka dijerat dengan Pasal 12 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) tentang pemerasan oleh penyelenggara, Pasal 12 huruf B UU Tipikor tentang gratifikasi, dan Pasal 606 ayat (2) juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Sumber: Kompas.com
