BANDUNG, Ligaperistiwa.net -
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan permintaan maaf terbuka kepada masyarakat luas sekaligus melontarkan kritik keras terhadap budaya feodalisme di lingkungan birokrasi. Ia menyoroti kecenderungan sebagian pejabat daerah yang masih menuntut kenaikan tunjangan dan fasilitas, di tengah kondisi masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan layanan dasar.
Dalam pernyataannya pada Upacara Peringatan HUT ke-81 RI di halaman Gedung Sate, Bandung, Senin, Dedi menilai pola pikir tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi sosial saat ini. “Kita harus malu pada status diri kita yang seharusnya berdiri paling tegak untuk menegakkan sang saka merah putih.
Tidak terus-terusan kita berpikir menaikkan kenaikan tunjangan yang kita miliki yang menurut saya sudah besar, tidak terus-terusan menuntut fasilitas pada negara,” ujar Dedi Mulyadi dikutip dari Antara.
Mengapa Dedi Mulyadi menyoroti budaya feodalisme di birokrasi?
Dedi atau yang akrab disapa KDM menilai bahwa masih terdapat pola pikir lama yang membuat sebagian pejabat lebih fokus pada peningkatan fasilitas pribadi dibandingkan pelayanan publik.
Ia menyebut, kondisi tersebut berpotensi menjauhkan birokrasi dari akar persoalan masyarakat. Menurutnya, di saat masih banyak warga yang hidup dalam kondisi miskin dan belum sepenuhnya mendapatkan layanan dasar, justru tidak sepatutnya anggaran negara diprioritaskan untuk kepentingan internal yang bersifat seremonial.
Ia juga menyinggung kebiasaan belanja anggaran yang dinilai tidak menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat, seperti pengadaan kendaraan dinas baru hingga penataan rumah dinas yang berlebihan.
Apa yang diminta Dedi terkait pengelolaan anggaran daerah?
Dedi meminta agar seluruh sistem keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ditata ulang dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat. Ia menekankan pentingnya menunda berbagai pengeluaran yang bersifat pribadi atau tidak mendesak bagi pejabat negara.
“Menunda membeli mobil baru menggunakan uang negara, menunda membeli baju baru menggunakan uang negara, menunda menambah properti di rumah dinas. Seluruh penundaan itu diarahkan untuk mengangkat derajat masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa prioritas anggaran harus diarahkan pada pemenuhan hak dasar warga, termasuk pendidikan 12 tahun dan jaminan kesehatan yang merata.
Bagaimana kritik terhadap belanja rutin pemerintahan?
Selepas upacara, Dedi kembali menyoroti besarnya anggaran yang kerap terserap untuk kegiatan rutin pemerintahan yang dinilai kurang berdampak langsung bagi masyarakat. Ia menyinggung mulai dari perjalanan dinas, rapat, hingga pengadaan fasilitas kerja yang sering diperbarui tanpa urgensi yang jelas.
“Berapa sih uang kita yang dibuangin untuk kegiatan rutinitas? Kunjungan kerja, pertemuan-pertemuan, rapat-rapat mempercantik ruangan dengan berbagai ornamen yang di dalamnya misalnya IT-nya seabrek-abrek tiap tahun ganti, laptopnya ganti tiap tahun, layar digitalnya diganti tiap tahun tapi enggak punya makna gitu loh,” ujar Dedi.
Ia menilai pola tersebut mencerminkan ketidakefisienan yang perlu segera dihentikan agar anggaran dapat dialihkan untuk program yang lebih berdampak bagi masyarakat luas.
Apa dampak mental feodal dalam birokrasi menurut KDM?
Dedi juga memperingatkan bahaya tumbuhnya mentalitas feodal dalam birokrasi, yakni kecenderungan untuk mengutamakan simbol, penghormatan formal, dan gaya hidup berlebihan di lingkungan kerja pemerintahan.
Ia menilai kondisi tersebut kontras dengan realitas masyarakat yang masih menghadapi kesulitan ekonomi dan akses layanan dasar. “Uangnya habisin di ruang rapat habis puluhan juta, makannya Rp300.000.
Rakyatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Pengen dihormat-hormat ketika kunjungan, tetapi yang dikunjunginya tetap menderita. Nah, itu kan kita enggak boleh meniru feodalisme itu karena di birokrasi itu bisa tumbuh kalau tidak segera kita sadari,” tegasnya.
Sumber: Kompas.com
